Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Klungkung
Pelatihan Teknis Pengelolaan Website OPD dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Pelatihan teknis ini dipimpin oleh Kepala Bidang Telematika, Bapak Wikan dan dipandu oleh developer Website OPD, Bapak Galih Arta, dimana dihadiri oleh OPD terkait. Pelatihan dimulai dari penjelasan menu-menu dalam website dan cara penginputan ke … Baca Selengkapnya
Berdasarkan Sistem Iformasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kabupaten Klungkung dapat disampaikan bahwa paket yang akan masuk pada Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan proses tender sebanyak 87 Paket. Dari data tersebut, sampai dengan tanggal 10 Juni 2019, paket yang sudah masuk sebanyak 46 paket untuk diproses. Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang/jasa Tahun … Baca Selengkapnya
Dengan telah ditetapkannya SK Bupati Klungkung Nomor : 821.2/21/BKPSDM/ Tentang Pengangkatan/Mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, maka Pemetaan Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK perlu dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Rapat Teknis Administrator SiRUP yang diselenggarakan Hari Rabu, 29 Mei 2019 di Ruang Rapat Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten … Baca Selengkapnya
Seluruh Pelaku Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas dan profesionalisme sehingga mampu memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat dan terhindar dari masalah hukum. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan DPD IAPI Bali Periode 2018 – 2021, … Baca Selengkapnya
Untuk menjadikan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan disetiap daerah di Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang Jasa Pemerintah diperlukan lembaga UKPBJ yang modern dan diisi oleh personil yang profesional. Demikian diungkapkan Direktur Pengembangan Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Tatang Rustandar Wiratmadja saat Focus … Baca Selengkapnya
Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan keinginan untuk mengejar tiga upaya pengadaan yaitu mempermudah, mempercepat dan menjaga akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Prabowo saat membuka Rakornas Pengadaan 2018, di Bandung Jawa Barat, Selasa 30 Oktober 2018. Lebih lanjut Agus Prabowo memaparkan, … Baca Selengkapnya